DARI KUNJUNGAN KERJA NEW ZEALAND AUSTRALIA

RAHMI :  SEKOLAH HARUS DIBERIKAN OTONOMI 

Masih banyak yang perlu dibenahi dalam Sistim pendidikan di negera kita, sehingga diakui ataupun tidak kita perlu mengadopsi sistim pendidikan negara lainnya yang telah maju dalam bidang pendidikan sebagaimana di negara  New Zealand. Hal ini diuraikan oleh Anggota DPD RI asal Provinisi Gorontalo Rahmiyati Jahja  saat kunjungan kerja ke Victoria university  Australia. Senin 25/03

Rahmi mengatakan New Zealand masuk dalam peringkat 7 terbaik dunia dalam bidang pendidikan  versi Organization for Economic Cooperation and Development (CEOD) yang yang diukur dari kemampuan pelajar dalam membaca, matematika dan ilmu pengetahuan yang sangat baik dan rahasia dari hal tersebut adalah Penerapan sistim  pengelolaan pendidikan  dimana  pihak sekolah sangat independen sementara pemerintah hanya mengatur grand desainnya saja. Hal ini memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan pendidikannya sesui dengan iklim wilayahnya

“Kita harus terus melakukan pembenahan sistim pendidikan  khususnya mengenai kurikulum dan  kwalitas guru di New Zealan pemerintah hanya mengatur grand desainnya saja, pengelolaan diserahkan kepada sekolah masing-masing”Tukas Rahmi   

Sebagaimana di Indonnesia untuk pendidikan  dan menengah diwajibkan bagi anak usia 6 sampai dengan  16 tahun yang sebagian besar dimulai dari usia lima tahun namun sesuatu yang perlu diketahui bahwa   Pendidik wajib memberikan waktu 13 tahun atau wajib belajar 13 tahun  dan belajar di sekolah negeri gratis” di New Zealand ujian nasional hanya untuk siswa SMU, dan Komite sekolah menyertakan perwakilan murid”Tambah Rahmi

Dengan sistim  tersebut pemerintah juga sangat memperhatikan kualitas dari guru dibentuk tim pengawas kompentensi guru yang sebelumnya diasah dari  berbagi lembaga  pelatihan dimana terdapat 26 lembaga yang memberikan pelatihan dan keterampilan bagi guru dengan 160 program  kompetensi  standar “Sekolah di NZ sangat independen akan tetapi pengawasan melekat tetap dilaksanakan oleh pemerintah utamanya dalam hal kwalitasdan perilaku guru. Dengan tetap harus mengacu pada kurikulum, kwalitas guru yang diutamakan, sebagaimana prensentasi dari Dr. Michael Johnston senior leacturer Education Policy, implementation school education policy  and implementation”Urai Rahmi