RAHMI KRITISI KEMENTRIAN PP

MINTA LIBATKAN PKK DALAM SETIAP AGENDA PEMERINTAHAN Setiap kegiatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat pasti berhubungan dengan PKK, hal itu perlu di pahami karena masyarakat khususnya kaum ibu merupakan anggota dasawisima dari PKK, sehingganya jika pemerintah atau siapa saja yang melaksanakan suatu program di masyarakat secara otomatis meraka telah menggunakan jasa dasawisma sehingga sangat naïf jika dalam suatu program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak melibatkan PKK”Melaksanakan program menggunakan jasa dasawisma tapi tidak melibatkan PKK, itu sangat rancu dan terkesan tidak menghargai PKK”Jelas Rahmi Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PKK Rahmiyati Jahja dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI Komite III saat menggelar dengar pendapat dengan kementrian pemberdayaan perempuan RI beberapa pekan lalu. Senator yang sangat getol dalam urusan perempuan ini menjelaskan alasannya tersebutnya berkenaan dengan pembahasan program Indonesia menuju kota layak anak yang menentukan salah kriteria keberhasilan adalah dengan melibatkan kaum ibu dalam hal ini dasawisma, dimana menurt Rahmi harus melalui koodinasi ataupun melibatkan PKK untuk melaksanakan program tersebut”Jika menggunakan jasa dasawisma sebaiknya kementrian pemberdayaan perempuan melakukan MOU bersama PKK dalam hal ini Ibu menteri dalam negeri, sebab PKK itu ada pimpinannya secara terintegrasi dari tingkat pusat dalam hal ini ibu mendagri, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan desa dan dasawisma, bagaimana mungkin kita menggunakan jasa dasawisma tapi tidam izin kepada pemiliknya”Jelas Rahmi yang membuat riuh suasana pertemuan Sehingganya dalam pertemuan tersebut secara terbuka mengatakan permohonan maafnya dan hal hal tersebut dilakukannya karena kapasitasnya di daerah sebagai Ketua TP. PKK Kabupaten Gorontalo yang menjadi perwakilan daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan PKK di Provinsi Gorontalo, demikian pula program yang dibahas berhubungan dengan kota layak anak dimana Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu pilot project Kota Layak Mementrian PP anak sejak tahun 2007 silam