Bertempat di Kantor desa/Kelurahan Minggu 13/07 Masyarakat miskin di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat menerima bantuan langung sementara (BLSM). Penyerahan dikawal langsung oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Gorontalo Rahmiyati Jahja dalam kapasitasnya selaku Anggota DPD RI Gorontalo dengan mengunjungi 4 titik meliputi Kelurahan Bongohulawa Limboto, Desa Pone, Ombulo dam Padengo Kecamatan Limboto Barat.
Dalam sambutan sigkatnya Rahmi mengungkapkan bahwa penyaluran BLSM dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui kantor pos di daerah masing-masing dan untuk Kabupaten Gorontalo bersama kantor pos diberikan kebijakan untuk diserahkan di desa/kelurahan masing-masing untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan"Kita lihat di TV didaerah lain penyaluran BLSM nyaris memakan korban jiwa, Alhamdullilah untuk Gorontalo tidak demikian karena kantor pos langsung kelokasi yang dekat dengan masyarakat penerima" Jelas Rahmi
Kepada masyarakat Rahmi juga menjelaskan keterlibatnnya dalam proses penyerahan BLSM sebagai bentuk pengawasan dalam kapasitasnya selalu anggota DPD RI Utusan Provinsi Gorontalo khususnya komite III yang membidangi langsung masalah kesejahteran sosial termasuk didalamnya program BLSM"Anggota DPD RI utusan Gorontalo 4 orang memiliki tugas sendiri-sendiri kalau budi dr. Budi Doku selaku komite I mengurus masalah pemekaran wilayah, Komite II ada Ibu Hana Fadel Mohamad bidang lingkungan hidup dan SDA, Saya Rahmiyati Jahja Komite III mengurus 9 sektor termasuk didalamnya masalah BLSM dan Bapak Elnino khusus menangani maslah perimbangan pusat dan daerah, jadi jelas"tukas Rahmi
Menyinggung mengenai penyaluran BLS yang tidak tepat sasaran Rahmi menjelaskan bahwa hal tersebut saat ini menjadi masalah nasional dan menjadi kajian dari pemerintah pusat bersama wakil rakyat termasuk DPD RI, dimana penyebabnya adalah sumber data kartu perlindungan kesehatan (KPS) Untuk penetapan KPS diambil dari data PPLS tahun 2011 sehingga ada yang dulu tercatat sebagai masyakat miskin dan sekarang sudah sejatera bahkan ada data penerima yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima "Setelah lebaran nanti pemerintah bersama, wakil rakyat termasuk DPD RI akan membahas tetang program BLSM ini apakah akan dilanjutkan atau tidak tetapi kita akan berupaya bagaimana untuk tetap mempertahankan bantuan tersebut dengan solusi memperbaiki database penerimanya saja"Tukas Rahmi
Bertempat di Kantor desa/Kelurahan Minggu 13/07 Masyarakat miskin di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat menerima bantuan langung sementara (BLSM). Penyerahan dikawal langsung oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Gorontalo Rahmiyati Jahja dalam kapasitasnya selaku Anggota DPD RI Gorontalo dengan mengunjungi 4 titik meliputi Kelurahan Bongohulawa Limboto, Desa Pone, Ombulo dam Padengo Kecamatan Limboto Barat.
Dalam sambutan sigkatnya Rahmi mengungkapkan bahwa penyaluran BLSM dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui kantor pos di daerah masing-masing dan untuk Kabupaten Gorontalo bersama kantor pos diberikan kebijakan untuk diserahkan di desa/kelurahan masing-masing untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan"Kita lihat di TV didaerah lain penyaluran BLSM nyaris memakan korban jiwa, Alhamdullilah untuk Gorontalo tidak demikian karena kantor pos langsung kelokasi yang dekat dengan masyarakat penerima" Jelas Rahmi
Kepada masyarakat Rahmi juga menjelaskan keterlibatnnya dalam proses penyerahan BLSM sebagai bentuk pengawasan dalam kapasitasnya selalu anggota DPD RI Utusan Provinsi Gorontalo khususnya komite III yang membidangi langsung masalah kesejahteran sosial termasuk didalamnya program BLSM"Anggota DPD RI utusan Gorontalo 4 orang memiliki tugas sendiri-sendiri kalau budi dr. Budi Doku selaku komite I mengurus masalah pemekaran wilayah, Komite II ada Ibu Hana Fadel Mohamad bidang lingkungan hidup dan SDA, Saya Rahmiyati Jahja Komite III mengurus 9 sektor termasuk didalamnya masalah BLSM dan Bapak Elnino khusus menangani maslah perimbangan pusat dan daerah, jadi jelas"tukas Rahmi
Menyinggung mengenai penyaluran BLS yang tidak tepat sasaran Rahmi menjelaskan bahwa hal tersebut saat ini menjadi masalah nasional dan menjadi kajian dari pemerintah pusat bersama wakil rakyat termasuk DPD RI, dimana penyebabnya adalah sumber data kartu perlindungan kesehatan (KPS) Untuk penetapan KPS diambil dari data PPLS tahun 2011 sehingga ada yang dulu tercatat sebagai masyakat miskin dan sekarang sudah sejatera bahkan ada data penerima yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima "Setelah lebaran nanti pemerintah bersama, wakil rakyat termasuk DPD RI akan membahas tetang program BLSM ini apakah akan dilanjutkan atau tidak tetapi kita akan berupaya bagaimana untuk tetap mempertahankan bantuan tersebut dengan solusi memperbaiki database penerimanya saja"Tukas Rahmi
Posting Komentar
Ingin memberikan komentar tapi belum memiliki E-Mail silahkan pilih status anonymous maka anda bebas berkomentar terbuka untuk umum